Pagi itu, suasana kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Limapuluh-Kota Sumbar terlihat seperti biasa. Beberapa ASN lalu-lalang, membawa map, dan ada yang melenggang, bergegas ke ruang kerja. Sebagiannya lagi menuju ruang rapat .
Tapi ada yang berbeda. Seorang kepala Dinas tampak gelisah. Senyumnya kaku, langkahnya berat. Ia baru saja menerima panggilan “ngopi” dari seseorang yang mengaku bagian dari Tim Sakato—kelompok yang ramai diperbincangkan karena mulai berkeliaran memberi “fit and proper test” tanpa mandat resmi.
Ini bukan pertama kalinya. Dalam tiga bulan terakhir, beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota—mulai dari kepala dinas hingga kepala bagian—mengaku mengalami hal serupa. Ditelepon, diajak bertemu, ditekan secara halus, ditanya soal loyalitas, bahkan ditawari “pengamanan jabatan” bila mau ikut arahan tertentu. Padahal, proses evaluasi dan mutasi jabatan adalah ranah pemerintah, bukan permainan di balik layar tim sukses.
Transisi yang ”Babisiak” di Balik Sunyi
Kabupaten Limapuluh Kota memang sedang berada di masa transisi. Bupati dan wakil Bupati yang baru mulai menyusun arah, membenahi struktur, dan menanamkan visi. Tapi di saat yang seharusnya penuh harapan ini, muncul rasa cemas yang tak diundang. Bukan karena kinerja yang buruk, tapi karena kekuasaan yang seolah didekati lewat jalur tak kasat mata—jalur lobi dan tekanan politik dari mereka yang mengklaim punya “akses istana di Sariak laweh -Akabiluru ”.
Bupati Limapuluh Kota, dalam situasi ini, bukan hanya pemimpin administratif. Ia ditantang menjadi pengarah moral, penegak integritas, dan penjaga kenyamanan birokrasi. Ia harus mampu memastikan bahwa tidak ada satu pun ASN yang merasa terancam hanya karena tidak “berkawan” dengan tim tertentu.
Fit and Proper Test Tak Resmi: Ancaman untuk Kinerja
Fenomena “fit and proper test” liar ini jelas melanggar prinsip meritokrasi – Suatu sistem pemberian jabatan atau posisi berdasarkan prestasi. ASN tidak seharusnya diuji oleh pihak luar yang tidak memiliki otoritas. Setiap jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada besarnya upeti atau seberapa sering ia duduk di warung kopi bersama tim sukses.
Praktik semacam ini tak hanya melemahkan semangat kerja para ASN, tapi juga menanamkan rasa takut dan ketidakpastian. Dan itu adalah racun bagi sistem pemerintahan yang ingin maju.
Bupati Harus Tegas, Bukan Netral
Inilah momen penting bagi Safni selaku Bupati Limapuluh Kota – untuk menunjukkan sikap. Ketegasan Safni dan Ahlul badrito terhadap oknum yang mencoba memengaruhi birokrasi di luar jalur resmi adalah kunci menjaga marwah pemerintahan. Safni dan Ahlul badrito harus berani menindak mereka yang berkeliaran menawarkan pengaruh, baik secara terang-terangan maupun diam-diam.
Selain penindakan, pembinaan juga menjadi tugas utama. Para pejabat daerah perlu diyakinkan bahwa jabatan mereka tidak ditentukan oleh kekuatan non-formal, melainkan oleh kualitas kerja yang nyata. Inilah yang menjadi fondasi membangun birokrasi berprestasi: rasa aman, rasa nyaman, dan kepastian sistem.
Jangan Biarkan Pemerintahan Dibajak “Bisik-Bisik” Politik
Rakyat Limapuluh Kota tentu berharap pemimpinnya tidak tunduk pada tekanan jalur belakang, atau. Bisikan ayat oknum yang berkedok ulama. Transisi ini adalah kesempatan untuk membangun sistem yang lebih sehat, bukan ladang tawar-menawar politik praktis.
Satu hal yang perlu diingat oleh semua pihak: jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Dan jika pemerintah ingin benar-benar berprestasi, maka birokrasi harus dibebaskan dari teror diam-diam yang mengintai di balik pintu kantor.